PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ( Economic Growth ) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan  jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan  produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10)

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap  penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.

Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain ,yaitu distribusi pendapatan.

Simon Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”.

           Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi sering dicampur baurkan dengan pertumbuhan ekonomi, dan pemakaiannnya selalu berganti-ganti, sehingga kelihatan pengertian antara keduanya dianggap sama. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi, seperti Schumpeter (1911) dan Ursula Hicks (1957) telah menarik perbedaan yang lazim antara istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (hingan, 1993). Menurut kedua pakar tersebut pembangunan ekonomi mengacu kepada masalah-masalah Negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah-masalah Negara maju. Demikian juga menurut Maddison (1970), ia mengatakan bahwa di Negara-negara maju kenaikan dalam tingkat pendapatan biasanya disebut pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, di Negara miskin ia disebut pembangunan ekonomi. 

Namun ada juga pakar ekonomi lainnya yang beranggapan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi merupakan sinonim, misalnya pendapat dari Arthur Lewis (1954), serta Mesir  dan  Baldwin         (1973).
Selama hampir setengah abad, perhatian utama masyarakat perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat perkembangan pendapatan nasional. Para ekonom dan politisi dari semua daerah, baik daerah-daerah maju maupun terbelakang, yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran, semuanya sangat mendambakan dan menomorsatukan perkembangan ekonomi (economic growth). Pada setiap akhir tahun, masing-masing daerah selalu mengumpulkan data-data statistiknya yang berkenaan dengan tingkat perkembangan GNP relatifnya, dan dengan penuh harap mereka menantikan munculnya angka-angka pertumbuhan yang membesarkan hati.

 “Pengejaran pertumbuhan” merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua daerah di Indonesia dewasa ini. Seperti kita telah ketahui, berhasil-tidaknya program-program pembangunan di daerah-daerah sering dinilai berdasarkan tinggi-rendahnya tingkat perkembangan output dan pendapatan nasional. Mengingat konsep perkembangan ekonomi sebagai tolok ukur penilaian perkembangan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, maka kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat dan sumber-sumber perkembangan ekonomi tersebut.
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pembangunan dan Pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama mempebaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan dan Pertumbuhan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Agar pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh seluruh aspek perekonomian masyarakat dan pemerataan hasil-hasilnya, maka pemerintah mengeluarkan beberapa arah kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. 

Arah Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan dan Pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik yang demokratis, yang telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional (tahun 90-an), yang membahayakan persatuan dan kesatuan serta mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, reformasi di segala bidang harus dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukan langkah-langkah penyelelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan ekonomi dengan paradigma baru Indonesia yang berwawasan kerakyatan.

Aktualisasi dari pembaharuan tersebut dengan dikeluarkannya kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999).

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 ditetapkan arah kebijaksanaan pembangunan dan pertumbuhan di bidang ekonomi, diantaranya:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah untuk melakukan regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan.
4. Mengembangkan kehidupan yang layak, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan secara maksimal sektor-sektor unggulan setiap daerah.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis.
7. Mengembangkan kebijakan fiskal.
8. Mengembangkan pasar modal yang sehat , transparansi dan efisien.
9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri untuk kegiatan ekonomi produktif.
10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi.
11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien dan produktif.
12. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, dan profesional.
13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi dan Badan Usaha Milik Negara.
14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal.
15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah.
16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara transparan dan produktif.
17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, dan air bersih.
18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu.
19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja.
20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi bangsa sendiri.
21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengurangi defisit negara melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, dan pinjaman luar negeri secara bertahap.
24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta.
25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan.
26. Melakukan negosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan lainnya, dan negara donor.
27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor.
28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum.

Beberapa arah kebijaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan rangkaian upaya pembangunan dan pertumbuhan sektor ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia untuk keluar dari keterpurukan ekonomi.

Contoh Kasus

Pertumbuhan ekonomi disetiap negara pun berbeda beda tergantung dengan pendapatan  perkapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi  pendapatan penduduknya maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut dan sebaliknya dengan rendah nya pendapatan penduduk itu sendiri maka akan  berdampak pada rendahnya pendapatan nasional pada Negara itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu Negara. Semua berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu Negara pun terus memajukan pendapatan nasional mereka dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dengan menjadikan pendapatan nasional yang akan lebih  baik dan tingkat perekonomian kita pun semakin baik.

Referensi :

Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

MPR RI. 1999. Tap. MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 . MPR RI, Jakarta.

Safril, dkk. 2003. Ekonomi dan Pembangunan. Bumi Aksara, Jakarta.