SISTEM POLITIK
A. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan
yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, Komponen, Atau bagian yang
banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait mengait dan
fungsional. Sistem dapat diartikan pula sebagai suatu yang lebih tinggi dari
pada sekedar merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode.
B. Pengertian Politik
Politik berasal dari kata “
polis” (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian
dalam barbagai bahasa. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa “pengamatan
pertama – tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain
adalah semacam asosiasi. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan
tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan
Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan
pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan
organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi
antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan
keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam
suatu wilayah tertentu.
1. Pengertian Sistem Politik
Sistem Politik adalah berbagai
macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu
unit atau kesatuan (masyarakat/negara).
Menurut Drs. Sukarno, sistem
politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang
berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan
mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu
satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
Menurut Rusadi Kartaprawira
adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur
politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang
langggeng
Menurut Almond, Sistem Politik
adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan
fungsi integrasi dan adaptasi.
Menurut Rober A. Dahl, Sistem
politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang
melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan,
ataupun wewenang.
Dapat disimpulkan bahwa sistem
politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik
dalam hubungan satu sama lain yanh menunjukan suatu proses yang langsung
memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).
2. Objek Sistem Politik
Objek
orientasi politik dapat digolongkan dalam beberapa objek :
1.
Sistem politik secara umum.
2.
Pribadi sebagai aktor politik.
3.
Bagian-bagian dari sistem politik yang dibedakan atas tiga golongan objek,
yakni struktur khusus yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan
yudikatif, pemegang jabatan, dan proses input dan outut politik. Secara
sederhana objek-objek politik ini dibagi atas empat objek, yakni :
1.
Sistem sebagai objek umum.
2.
Objek-objek input.
3.
Objek-objek output.
4.
Pribadi sebagai objek.
3. Sistem Politik di Indonesia
Politik hukum baru di
Indonesia mulai pada tanggal 17 Agustus 1945 (versi Indonesia). Kemerdekaan
Indonesia Belanda adalah 19 desember 1949 yaitu sewaktu adanya KMB di Denhaag
(Belanda). Sistem
politik indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai
kegiatan dalam negara indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk
proses penentuan tujuan, upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan, pengambilan
keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Di indonesia terdapat
Lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut diatur dalam UUD 1945 yakni
MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat
keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Syarat
untuk membuat atau membentuk Politik Hukum sendiri bagi suatu Negara antara
lain :
1. Negara
tersebut negara Merdeka.
2. Negara
tersebut yang mempunyai Kedaulatan keluar dan kedalam
Kedaulatan keluar
yaitu negara lain mengakui bahwa negara kita merdeka.
Kedaulatan
kedalam yaitu kedaulatan negara diakui oleh seluruh warga negara.
3. Ada
keinginan untuk membuat hukum yang tujuannya untuk mensejahterakan Masyarakat.
Sumber-sumber hukum bagi Politik
antara lain :
1.
Konstitusi
2.
Kebajiakan (tertulis atau undang-undang)
3.
Kebijakan tidak tertulis atau tidak.
Antara
lain :
1.
UUD 1945
2.
Perbidang atau perlapangan hokum
3.
Kebijakan tidak tertulis dengan hukum adatnya.
Bagi Indonesia politik Hukum
dicantumkan dalam :
1.
Konsitusi = garis besar politik Hukum.
2.
UU = ketentuan Incroteto = ketentuan yang berlaku.
3.
Kebijaksanaan yang lain = pelengkap untuk pemersatu.
4.
Adat = Berupa Nilai.
5.
GBHN = Berupa Program.
6.
Hukum Islam, yang diambil adalah nilainya.
Sedangkan
dari sisi produk Perundang-undangan. Terjadi perubahan Politik Hukum, yakni
dengan dikeluarkannya beberapa UU yang semula belum ada, yakni :
1.
UU No 14 tahun 1970 Tentang ketentuan kekeuasaan kehakiman.
2
UU No 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan pokok Agraria.
3
UU lingkungan Hidup.
5
UU Perbankan dan sebagainya.
Dalam Hukum Indonesia
menyatakan bahwa :
Hukum Indonesia harusnya menuju “Hukum Yang Mandiri” dan jangan hanya menjadi tambahan
saja bagi Hukum Belanda di Hindia Belanda.
Ideaalnya, sejak Tahun 1945 Indonesia sudah memiliki Politik Hukumnya sendiri
yang sesuai denganSistem Politik di Indonesia.
STRUKTUR DAN FUNGSI POLITIK
1. Bagan Struktur Politik
Struktur politik adalah susunan komponen-komponen politik
yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai
pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik.
Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan di dalam negara
itu.
Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan
struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti struktur
ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. Keseluruhan struktur-struktur
ini membentuk bangunan masyarakat.
Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan
peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri atas
suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan kategori lain, struktur
politik dibagi atas struktur politik formal dan struktur politik informal.
Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen
(yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan
fungsi atau tugas tertentu.
Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu sistem politik
terdapat beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan
peradilan, dewan eksekutif, legislative, birokrasi dsb. Akan tetapi struktur
tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingakan satu system politik yang
satu terhadap system politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut
berjalan beriringan dengan fungsi dari system politik itu sendiri, atau dengan
lain kata struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan
system politik yang ada.
2. Fungsi Politik
Fungsi politik adalah pemenuhan tugas dan tujuan struktur
politik. Jadi, suatu struktur politik dapat dikatakan berfungsi apabila
sebagian atau seluruh tugasnya terlaksana dan tujuannya tercapai. Oleh karena
itu, struktur politik di bedakan atas infrastruktur politik, yaitu struktur
politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat, sektor
politik masyarakat, dan suprastruktur politik, yaitu struktur politik
pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan.
Dalam suatu negara Politik sangat berguna sebagai pengatur kehidupan masyarakatnya, jika tidak ada Politik dalam suatu negara, maka kehidupan suatu negara akan menjadi berantakan, tidak ada tujuan, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum dan tidak ada yang mengatur kehidupan negara, hal ini yang membuat politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara.
Dalam suatu negara Politik sangat berguna sebagai pengatur kehidupan masyarakatnya, jika tidak ada Politik dalam suatu negara, maka kehidupan suatu negara akan menjadi berantakan, tidak ada tujuan, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum dan tidak ada yang mengatur kehidupan negara, hal ini yang membuat politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara.
Adapun
Fungsi Politik sebagai berikut:
A. Fungsi
Politik
· Perumusan
kepentingan
· Pemaduan
kepentingan
· Pembuatan
kebijakan umum
· Penerapan
kebijakan
· Pengawasan
pelaksanaan kebijakan
B.
Fungsi Politik yang lain
Apabila kita bisa mengetahui bagaimana bekerjanya suatu
keseluruhan system, dan bagaimana lembaga-lembaga politik yang terstruktur
dapat menjalan fungsi barulah analisa perpandingan politik dapat memiliki arti.
Lembaga politik mempunya tiga fungsi sebagaimana yang telah digambarkan oleh
prof Almond sebagai berikut :
1. Sosialisasi politik. Merupakan
fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan
penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik,
administrative, dan yudisial tertentu.
2. Rekruitmen politik. Merupakan
fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan
melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi,
mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.
3. Komunikasi politik. Merupakan
jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur
yang ada dalam system politik.
DAFTAR PUSTAKA
Sudarso,
H. 2003. Dinamika Politik Indonesia. Yogyakarta : Mata Bangsa Edisi 1 Juli 2003.
Syachrir.
1999. Struktur Sistem Politik. Jakarta : Airlangga.
http://merryyuch.blogspot.co.id/2010/04/sistem-politik.html
di unduh pada tanggal 20/04/2016
http://intanmaulidina.blogspot.co.id/2015/01/struktur-dan-fungsi-politik.html
di unduh pada tanggal 20/04/2016
http://khoirunnisanour.blogspot.co.id/2011/04/struktur-dan-fungsi-politik.html
di unduh pada tanggal 20/04/2016
